Radio Smart FM Balikpapan

Pembangunan Gedung DPRD Baru Akan Dipercepat

Thu, 23 Feb 2012 13:18:00 +0700

Pembangunan gedung baru DPRD di samping markas Polda Kaltim Ring Road, akan dipercepat, mengingat kantor DPRD yang lama di Jalan Jendral Sudirman, sudah tidak representatif lagi, termasuk lahan parkir yang terbatas.

Menurut Kepala Bappeda Balikpapan – Suryanto, hingga kini Dinas Pekerjaan Umum tengah menyusun Detail Engeneering Disign (DED) dan jika selesai pembangunan fisik gedung DPRD di atas lahan 5 hektar itu dapat segera dilakukan. Sedangkan kantor Dewan yang lama akan dimanfaatkan untuk ruang publik atau tempat rekreasi pantai.

Nantinya gedung DPRD yang baru akan memiliki 5 hingga 6 lantai dan lelang pembangunan akan dilakukan akhir tahun 2012 untuk kemudian pembangunan fisik akan dilakukan pada tahun 2013. Suryanto mengatakan, selain merencanakan pembangunan gedung baru DPRD, rencananya Pemkot juga akan membangun rumah dinas DPRD di kawasan Balikpapan Regency. (Debi)

Forum Kalimantan Bersatu Tolak FPI

Thu, 23 Feb 2012 13:17:00 +0700

Ratusan warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Kalimantan Bersatu, melakukan unjuk rasa di depan halaman kantor DPRD dan halaman pemkot Balikpapan Senin (20/02).

Dalam aksi unjuk rasa itu, mereka meminta kepada pemerintah pusat untuk membubarkan Front Pembela Islam FPI yang ada di Kalimantan, karena selama ini FPI dianggap telah menyalahi aturan, dengan membawa-bawa nama agama.

Menurut Koordinator aksi Gabriel, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat, agar FPI tidak berada di Kalimantan, dan apabila FPI tidak membubarkan diri secara sukarela, maka pihaknya akan mengambil sikap dan tindakan yang tegas, guna tetap menjaga situasi di Kalimantan kondusif. (Debi)

Kampanye Kantongku Tong Sampahku

Thu, 23 Feb 2012 13:15:00 +0700

Beberapa komunitas online di Balikpapan membentuk gerakan dan kampanye Kantongku Tong Sampahku, Launching kampanye ini telah dilakukan pada tanggal 12 Februari lalu, di Lapangan Merdeka, pada acara Social Movement Days dengan thema Bersih Dalam Kebersamaan.

Salah seorang penggagas kampanye ini Muhammad Wahdini mengaku, masih banyak warga Balikpapan yang membuang sampah kecil seperti bungkus permen, atau snack dan lainnya di sembarang tempat. Hal ini dapat terjadi karena tong sampah di Balikpapan tidak begitu banyak, terutama di tempat-tempat publik. Padahal sampah-sampah kecil itu dapat disimpan terlebih dahulu di dalam saku baju, celana, atau tas, untuk selanjutnya jika menemukan tong sampah dapat membuangnya.

Terkait hal ini, pihaknya membuat maskot karikatur Bang Saku, yang nantinya akan menjadi media kampanye baik di media massa, media online dan komik anak-anak, agar semakin banyak warga yang sadar untuk menjaga kebersihan, dengan memanfaatkan kantong atau saku baju masing-masing, karena kebiasaan membuang sampah kecil disembarang tempat ini, dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, seperti banjir. (Etty)

Warga Kelurahan Damai Balikpapan Selatan Unjuk Rasa di DPRD

Thu, 23 Feb 2012 13:14:00 +0700

Ratusan warga kelurahan Damai Balikpapan Selatan, melakukan unjuk rasa di depan halaman kantor DPRD Balikpapan, Rabu (22/02). Dalam unjuk rasa itu, mereka meminta kejelasan tentang status lahan yang mereka tempati saat ini, yang diklaim milik Kodam 6 Mulawarman.

Menurut perwakilan warga yang berunjuk rasa Agung Sakti Pribadi, dirinya mewakili 8 RT yang berada di Kelurahan Damai Balikpapan Selatan, yang terlibat sengketa dengan Kodam 6 Mulawarman sejak tahun 1972. Agung mengaku, warga yang ingin membuat Izin mendirikan tanah negara (IMTN) dan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemkot Balikpapan dipersulit, karena lahan seluas 20 hektar itu masih milik Kodam 6 Mulawarman.

Agung menilai, kasus ini seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat, apabila Pemkot dan DPRD berani mengambil keputusan, tanpa harus berkoordinasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Keuangan. Mengingat untuk mengetahui kepemilikan lahan tersebut, dapat menunjukan bukti-bukti yang ada ke BPN, sehingga dapat diketahui berapa luas lahan yang benar-benar dimiliki oleh Kodam, dan mana yang menjadi hak masyarakat. (Debi)

How To Be A Good Leader With Powerful Words

Wed, 22 Feb 2012 14:10:00 +0700

Balikpapan Bangun Silo Packing Plan

Wed, 22 Feb 2012 14:05:00 +0700

SPP ini didirikan oleh PT Semen Bosowa Maros (SBM), melalui anak perusahaannya PT Sarana Teluk Sumber, bersama dengan Balikpapan Ready Mix (BRM) Group dan Meranti Group.

Owner BRM Group Roy Nirwan menjelaskan, pemancangan tiang pertama pembangunan SPP dilakukan pada tanggal 11 Februari 2012, yang dihadiri langsung oleh Direktur PT SBM Subhan Aksa, Walikota Balikpapan, pimpinan Meranti Group dan Ketua Umum HIPMI Kaltim, Ketua BPC HIPMI Balikpapan dan sejumlah undangan lainnya.

SPP ini ditargetkan akan selesai dan dapat dioperasikan lima bulan kedepan, sehingga kebutuhan semen di Balikpapan dapat segera dipenuhi. Mengingat dalam beberapa bulan terakhir Balikpapan mengalami kelangkaan semen dan harga semen pun melonjak hingga 95 ribu rupiah persak.

Sehingga diharapkan dengan adanya SPP ini, harga semen di Balikpapan dapat ditekan. Rencananya, selain untuk Balikpapapan, semen yang diproduksi di SPP Balikpapan akan didistribusikan juga ke Penajam Paser Utara dan Pasir. (Etty)

Pertamina Tingkatkan Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi

Wed, 22 Feb 2012 14:03:00 +0700

Gigih mengaku, saat ini belum ada undang-undang maupun peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa kendaraan industri tidak boleh mengisi BBM bersubsidi di SPBU.

Namun dalam peraturan presiden nomor 55 tahun 2005 yang diubah menjadi pepres nomor 9 tahun 2006, memperbolehkan semua jenis angkutan mengisi BBM bersubsidi di SPBU.

Untuk itu, agar BBM bersubsidi tidak dipergunakan oleh kalangan mampu, maka perlu dikeluarkan regulasi oleh pemerintah pusat, khususnya tentang jenis-jenis kendaraan yang boleh dan tidak untuk solar bersubsidi. Selain itu, fungsi pengawasan juga perlu ditingkatkan oleh Pertamina, BPH Migas, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan kepolisian. (Debi)

Nelayan Balikpapan Belum Tersentuh Informasi BMKG

Wed, 22 Feb 2012 14:00:00 +0700

Menurutnya, nelayan di Balikpapan dahulu hanya mengenal tiga musim untuk melaut, seperti musim pancaroba, panen dan paceklik. Namun dalam tiga tahun terakhir, iklim berubah drastis, sehingga merubah pola munculnya tiga musim tersebut.

Untuk itu, diperlukan informasi yang akurat dan peringatan dini dari BMKG dan Pemkot, agar nelayan dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan saat melaut, seperti pecahnya kapal nelayan akibat ombak besar dan lainnya.

Ilham menambahkan, nelayan di Balikpapan juga memerlukan perlengkapan keselamatan diri di laut, seperti pelampung, jaket keselamatan dan perlengkapan keselamatan lainnya. Hal ini dirasakan perlu diberikan ke nelayan, agar nelayan juga mulai peduli dengan keselamatan diri mereka saat melaut. (Etty)

Balikpapan Ambil Air Waduk Samboja

Wed, 22 Feb 2012 13:58:00 +0700

Kepala Bappeda Balikpapan Suryanto mengatakan, dari pertemuan yang dilakukan baru-baru ini antara Walikota Balikpapan Rizal Effendy dan Bupati Kukar Rita Widyasari, dihasilkan kesepakatan agar Balikpapan dapat menggunakan sisa air waduk Samboja. Selanjutnya kedua daerah akan menunggu keputusan Gubernur Kaltim terkait kerjasama ini.

Suryanto berharap, penyaluran air waduk Samboja ke Balikpapan ini, dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, mengingat kemampuan waduk Manggar di Balikpapan yang terbatas. Diketahui, waduk Samboja hanya digunakan oleh 50 persen warga Kukar, sehingga kelebihan air waduk dapat digunakan untuk Balikpapan.

Diperkirakan air waduk Samboja akan dapat dinikmati masyarakat Balikpapan pada tahun 2013, jika pemasangan pipa sejauh 40 kilometer dapat dilakukan tahun ini oleh PDAM Balikpapan. (Debi)

Shock Terapi Bagi Pemilik Bangunan Tanpa IMB

Wed, 22 Feb 2012 13:46:00 +0700

Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Balikpapan Muhaimin mengungkapkan, salah satu shock terapi untuk warga yang tidak mengurus IMB adalah, menolak pengurusan izin IMB bagi warga yang rumahnya sudah terbangun. Hal ini mengingat, banyak warga yang mengurus IMB setelah rumah terbangun. Padahal, pengurusan IMB diberlakukan sebelum rumah didirikan.

Muhaimin menjelaskan, pemberian izin IMB ini bertujuan, sebelum warga membangun rumah, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh tim DTKP, apakah rumah yang dibangun dikawasan itu rawan longsor atau tidak, guna mengantisipasi adanya korban jiwa.

Selain dilakukan survey pembangunan, tim DTKP juga akan melihat apakah rumah yang dibangun itu berada di atas jalur umum atau tidak, seperti parit dan garis sepadan jalan, karena apabila pembangunan menyalahi aturan, maka akan menggangu ketertiban umum. Untuk itu, pihaknya tidak akan mempersulit warga yang mempersulit IMB, karena diakui, batas waktu penyelesaian IMB maksimal 14 hari.