Home | Jurnal Balikpapan | PHRI Balikpapan Tanggapi Larangan Kegiatan Pemerintah di Hotel

PHRI Balikpapan Tanggapi Larangan Kegiatan Pemerintah di Hotel

By
Font size: Decrease font Enlarge font
PHRI Balikpapan Tanggapi Larangan Kegiatan Pemerintah di Hotel

Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia – PHRI Balikpapan meminta agar Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi meninjau kembali Surat Edaran Nomor Nomor 11 tahun 2014, yang salah satu isinya melarang atau menghentikan rencana kegiatan konsinyering atau Focus Group Discussion dan rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti di hotel, villa, cottage dan resort. Surat permintaan peninjauan kembali Surat Edaran tersebut, akan dikirimkan ke Pemkot Balikpapan, untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.

Ketua PHRI Balikpapan – Yulidar Ghani mengaku, kebijakan tersebut seharusnya proporsional diterapkan, karena tidak semua instansi pemerintah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menggelar rapat atau pertemuan besar dan hotel-lah tempat yang tepat untuk menyelenggarakannya. Diakuinya, anggota PHRI Balikpapan kehilangan 10 hingga 15 persen pendapatan dari event-event yang digelar oleh pemerintahan. Kendati demikian, pihaknya masih bisa mendapatkan revenue dari kalangan swasta,  pebisnis  dan wisatawan yang berkunjung ke Balikpapan. (Etty)

 

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in