Home | Jurnal Balikpapan | Pemilu serentak 2019 berpotensi melanggar Undang-Undang Pemilu Nomer 7 Tahun 2017

Pemilu serentak 2019 berpotensi melanggar Undang-Undang Pemilu Nomer 7 Tahun 2017

By
Font size: Decrease font Enlarge font
Pemilu serentak 2019 berpotensi melanggar Undang-Undang Pemilu Nomer 7 Tahun 2017

banyak persoalan yang diprediksi akan menimbulkan beban penyelenggara Pemilu, terutama di tingkat PPS dan PPK

Pemilu serentak 2019 berpotensi melanggar Undang-Undang Pemilu Nomer 7 Tahun 2017 karena diakui banyak persoalan yang diprediksi akan menimbulkan beban penyelenggara Pemilu, terutama di tingkat PPS dan PPK. Demikian diungkapkan Ketua KPU Balikpapan - Noor Thoha. Menurutnya Pemilu serentak akan menjadi beban penyelenggara Pemilu khususnya PPS dan PPK, dalam penghitungan kertas suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini dikarenakan dalam Pemilu serentak terdapat lima kotak suara yang dihitung, yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Thoha mencontohkan, saat simulasi penghitungan suara di Jawa Barat beberapa waktu lalu, untuk menghitung hasil pencoblosan suara dari lima kotak suara dibutuhkan waktu hingga pukul 03.00 dini hari dengan jumlah pemilih 500 orang. Selain itu pleno pengitungan suara di tingkat PPS sudah dihapus sehingga dari TPS suara langsung diserahkan ke PPK dan hal itu akan menguras tenaga PPK yang hanya 3 orang. Balikpapan Tengah misalnya, terdapat 250 TPS dengan jumlah kota suara sebanyak 1.250, dan tidak ada satu pun gedung di Balikpapan yang bisa memuat 1.250 kotak.

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

0

Log in